Sulawesi Tenggara dengan capaian 71,65 poin berhasil menjadi provinsi dengan perolehan Indeks Integritas Pendidikan (IIP) paling tinggi pada 2024. Meskipun meraih skor tertinggi, Sulawesi Tenggara masih dalam level korektif. Artinya, provinsi lain juga berada di level yang sama, atau bahkan di bawahnya.
Adapun skor 0-62,50 tergolong rentan, skor 62,51-72,50 tergolong korektif, skor 72,51-82,50 tergolong adaptif, skor 82,51-92,50 tergolong kuat, dan skor 92,51-100 tergolong tangguh.
Level korektif menunjukkan sudah adanya upaya perbaikan nilai integritas, namun pengawasannya belum maksimal. Sementara, level rentan adalah ketika internalisasi nilai integritas dan ekosistem serta tata kelola masih berjalan dengan buruk.
Skor integritas per provinsi tersebut diperoleh melalui survei terhadap siswa, guru, pimpinan instansi, dan orang tua di jenjang SMA/SMK/sederajat. Tiga dimensi yang mendasari penilaian adalah dimensi karakter, ekosistem, dan tata kelola.
Dalam laporan ini, DKI Jakarta dikecualikan dari daftar, sebab penilaiannya melibatkan siswa, guru, pimpinan instansi, dan orang tua dari SD/MI/sederajat hingga SMA/SMK/sederajat. Hasil survei menunjukkan, skor IIP DKI Jakarta mencapai 71,78.
Secara nasional, dimensi karakter mencapai skor paling tinggi, yaitu 78,01. Dua dimensi lainnya, ekosistem dan tata kelola, masing-masing memperoleh skor 71,35 dan 58,68. Sistem tata kelola tergolong lemah untuk mengantisipasi atau menangani korupsi di lingkup pendidikan.
Sorotan Perilaku Integritas di Lingkungan Pendidikan
Survei tersebut menunjukkan, masih ada 43,25% siswa dan 57,87% mahasiswa yang memilih untuk menyontek. Untuk tingkat pendidikan tinggi, bahkan ada 44,59% mahasiswa yang mengaku melakukan plagiarisme.
Praktik plagiarisme ini tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa. Ada 42,34% guru pendidikan dasar dan menengah serta 66,64% dosen juga mengaku melakukan plagiarisme.
Budaya terlambat juga seolah terpelihara. Sebanyak 62,28% siswa dan 52,29% tercatat acapkali terlambat mengumpulkan tugas. Selain itu, sebanyak 45,08% siswa dan 46,16% mahasiswa juga terlambat datang ke sekolah atau kampus.
Tak hanya itu, 19,7% guru dan 67,53% dosen juga seringkali terlambat masuk ke kelas tanpa alasan.
Lebih dari 50% Satuan Pendidikan Kendor Hapuskan Gratifikasi
Sebanyak 68,54% satuan pendidikan dasar dan menengah serta 54,59% satuan pendidikan tinggi menganggap gratifikasi sebagai perilaku yang wajar.
Beberapa contoh gratifikasi yang terjadi di lingkup pendidikan adalah memberi bingkisan hari raya atau ketika kenaikan kelas, menerima bingkisan untuk mempermudah kelulusan, menerima bingkisan untuk lebih memperhatikan murid tertentu, serta menerima siswa atau mahasiswa karena suatu imbalan.
Di lingkup pendidikan tinggi, praktik menerima imbalan untuk menerima mahasiswa terjadi pada 40,05% satuan pendidikan. Kemudian, ada 58,61% satuan pendidikan tinggi yang menerima bingkisan untuk permudah mahasiswanya lulus.
Satuan pendidikan dasar dan menengah juga seringkali melakukan pungutan tidak resmi saat proses penerimaan siswa baru. Dalam laporan tersebut, jumlahnya mencapai 28,18% satuan pendidikan.
Pemberian bimbingan belajar dengan bayaran juga terjadi di 48,18% satuan pendidikan. Kemudian, 38,18% satuan pendidikan menggunakan fasilitas sekolah untuk urusan pribadi.
Baca Juga: 10 Negara Paling Bersih dari Korupsi, Semua Berstatus Negara Maju
Penulis: Ajeng Dwita Ayuningtyas
Editor: Editor
