Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (KPK) merupakan salah satu kementerian baru yang dibentuk di bawah Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian ini dipimpin oleh Wihaji selaku menteri dan Ratu Isyana Bagoes Oka sebagai wakil menteri.
Salah satu tujuan dibentuknya kementerian ini, ialah untuk menurunkan angka stunting dan mengembangkan sumber daya manusia. Pada periode sebelumnya, dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 maka diterbitkanlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menangani masalah stunting secara komprehensif.
"Poin pertama bapak presiden kita adalah kerja untuk negara, yang kedua tentu kita sudah banyak data yang kita tinggal lihat prioritas dari momen baru ini, maka yang kita mulai adalah prioritas yang kita tekankan khususnya pesan beliau adalah masalah stunting," kata Wihaji di Auditorium BKKBN, Kota Jakarta Timur pada hari Selasa (22/10) dilansir Pikiran Rakyat.
Wihaji mengatakan kementeriannya akan menyampaikan target jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam rapat kabinet dengan Presiden Prabowo, termasuk program penurunan stunting yang jadi prioritas itu.
Angka Stunting Turun, Tapi Masih Jauh dari Target
Stunting adalah kondisi di mana anak-anak tumbuh lebih pendek dari yang seharusnya untuk usia mereka karena kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi yang tepat. Periode krusial dalam pencegahan stunting adalah 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga sangat penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan anak selama periode ini guna mencegah stunting.
Akibat dari stunting adalah pertumbuhan anak menjadi terhambat, membuat anak lebih pendek daripada teman seusianya. Stunting juga menyebabkan perkembangan kognitif anak terhambat. Hal ini bisa mempengaruhi kemampuan belajar, mencerna, dan memahami mata pelajaran di sekolah.
Menurut hasil Survei Kesehatan Indonesia 2023 oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, rata-rata nasional tahun 2023 mencatat prevalensi stunting sebesar 21,5% dan telah terjadi penurunan prevalensi stunting selama 6 tahun terakhir (2018-2023). Dari tahun 2018 hingga tahun 2023, terjadi penurunan angka prevalensi dari 30,8% menjadi 21,5%.
Pada tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,6%. Kemudian di tahun berikutnya, terjadi penurunan tipis ke angka 21,5%. Meski turun, angka ini masih cukup jauh dari RPJMN 2020-2024 yang menargetkan prevalensi stunting pada tahun 2024 sebesar 14%.
Program percepatan penurunan stunting merupakan salah satu program prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga 14% di tahun 2024 juga sebagai bagian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di tahun 2030.
Baca Juga: 3 Beban Malnutrisi di Indonesia, Stunting Mendominasi
Penulis: Alim Mauludi Ramanda
Editor: Editor
