Salah satu lembaga survei ternama, Indikator Politik Indonesia baru saja merilis hasil survei nasionalnya pada Minggu siang (3/4). Temuan survei nasional yang telah digarap sejak 11-21 Februari lalu ini diberi tajuk "Trust terhadap Institusi Politik, Isu-Isu Mutakhir, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu Serentak 2024".
Didorong dari status Indonesia yang masih dikategorikan sebagai kelompok negara demokrasi cacat menurut Indeks Demokrasi 2021 yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) pada awal 2022 lalu, Indikator Politik Indonesia berusaha mencari tahu sejauh mana dukungan masyarakat Indonesia terhadap sistem demokrasinya melalui temuan survei ini.
"Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan atas praktik demokrasinya, meskipun dalam rilis tersebut skor indeks Indonesia mengalami kenaikan, serta naik peringkat. Tantangan tersebut antara lain dalam kebebasan pers, budaya politik, partisipasi politik, dan fungsi pemerintahan," tulis Indikator Politik Indonesia dalam situsnya.
Pada salah satu bagian surveinya, Indikator Politik Indonesia turut menanyakan kepada responden terkait seberapa besar kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia, karena hal tersebut dianggap sebagai indikator penting atas jalannya demokrasi. Dari 12 institusi negara yang disebutkan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi institusi yang paling tinggi tingkat kepercayaannya.
Sekitar 26 persen responden menjawab sangat percaya dan 67 persen responden menjawab cukup percaya terhadap institusi TNI, sedangkan hanya enam persen responden yang sedikit percaya dan satu persen responden tidak percaya sama sekali terhadap institusi TNI. Sementara itu, satu persen responden menjawab tidak tahu.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut salah satu alasan tingkat kepercayaan publik terhadap TNI meningkat adalah karena memberi jaraknya TNI dengan kegiatan politik praktis, khususnya pada era pascareformasi.
"Kalau kita lihat awal-awal reformasi, orang sering menyalahkan TNI sebagai bagian dari pihak yang bertanggungjawab atas 32 tahun masa pemerintahan otoritarian Soeharto. Tapi 12 tahun terakhir ini, orang sudah mulai menganggap TNI berbeda dengan sebelumnya," ungkapnya dalam rilis survei yang diselenggarakan secara virtual (3/4).
Presiden menjadi institusi negara paling dipercaya kedua dengan angka sekitar 85 persen responden yang menjawab sangat dan cukup percaya, diikuti oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan tingkat sangat dan cukup percaya dari responden masing-masing berada di angka 79 persen dan 78 persen.
Sementara itu, partai politik menjadi institusi dengan tingkat kepercayaan paling rendah, yakni hanya enam persen responden yang menjawab sangat percaya dan 48 persen cukup percaya. Sekitar 32 persen responden menjawab sedikit percaya dan 10 persen lainnya tidak percaya sama sekali.
Penulis: Raihan Hasya
Editor: Iip M Aditiya
