Lembaga survei Indikator Politik Indonesia baru-baru ini merilis laporannya yang berjudul Kinerja Presiden, Elektabilitas Bakal Calon Presiden dan Partai jelang Pemilu 2024. Survei ini dilaksanakan dalam periode 1-6 Desember 2022 dengan melibatkan 1.220 responden.
Sampel diambil dari seluruh provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode multistage random sampling. Dengan metode ini, survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dari margin of error kurang lebih 2,9 persen.
Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka dan hasil wawancara melewati proses quality check secara random sebesar 20 persen dari total sampel. Kemudian, supervisor akan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).
Dalam laporan, tersaji data mengenai situasi pemerintahan Presiden Joko Widodo menurut masyarakat. Lalu, bagaimana dengan kondisi pemerintahan dan permasalahan yang harus dibenahi dari era Jokowi menurut masyarakat?
Kondisi pemerintahan Jokowi di mata publik
Hasil survei menunjukkan, mayoritas publik atau sebanyak 71,3 persen merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Jika dirinci, sebanyak 12,8 persen masyarakat menyatakan sangat puas dan 58,5 persen lainnya merasa puas.
Terdapat beberapa alasan yang mendasari kepuasan publik. Mayoritas responden atau sebanyak 41,2 persen beranggapan bahwa Presiden memberi bantuan kepada rakyat kecil. Kemudian, pembangunan infrastruktur jalan (24,4 persen) dan kinerja yang bagus (7,4 persen).
Lalu, terdapat pula responden yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, yakni sisanya sebanyak 27,1 persen. Rinciannya adalah 23,6 persen responden merasa kurang puas dan 3,5 persen lainnya tidak puas sama sekali.
Adapun, responden yang merasa tidak puas beranggapan bahwa harga-harga kebutuhan bahan pokok tinggi (27,2 persen), bantuan tidak merata (26,9 persen), kurang berpihak kepada rakyat kecil (7,5 persen), serta kemiskinan tidak berkurang (5,3 persen).
Sementara, mayoritas atau 41,6 persen reseponden menyatakan bahwa kondisi politik nasional pada era pemerintahan Jokowi berada pada tingkat sedang. Rincian tingkat kepuasan terhadap kondisi politik nasional adalah 29,7 persen memilih baik, sebanyak 19,2 persen memilih buruk, dan sisanya sebanyak 9,5 persen tidak tahu/tidak jawab (TT/TJ).
Persepsi publik mengenai kondisi politik nasional tercatat membaik pada Desember 2022 dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu 25,2 persen. Responden yang beranggapan bahwa kondisi politik Indonesia buruk juga berkurang dari bulan sebelumnya, yakni 22,6 persen.
Hal-hal mendesak yang perlu dibenahi dari era Jokowi
Mayoritas masyarakat Indonesia memandang bahwa pengendalian harga-harga kebutuhan pokok merupakan masalah paling mendesak yang harus dibenahi oleh pemimpin nasional lima tahun ke depan. Ini terlihat dari persentase responden yang memilih permasalahan tersebut sebanyak 32 persen.
“32 persen responden menilai mengendalikan harga barang-barang pokok adalah masalah paling mendesak,” tutur Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei pada Rabu, (4/1) lalu.
Diikuti oleh permasalahan untuk mengurangi pengangguran/menciptakan lapangan kerja (18,4 persen), pemberantasan korupsi (11,1 persen), mengurangi kemiskinan (10,1 persen), keamanan/ketertiban (4,6 persen), dan memajukan sektor pertanian (3,9 persen).
Ada pula permasalahan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan 2,2 persen responden. Sisanya, yaitu pemerataan pendapatan (1,9 persen), toleransi antar umat beragama (1,1 persen), serta memperbaiki kualitas pendidikan (1,0 persen).
Penulis: Nada Naurah
Editor: Iip M Aditiya
