Perencanaan anggaran sangat diperlukan dalam sebuah negara untuk merinci penerimaan atau pengeluaran negara. Di Indonesia, anggaran tersebut masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan anggaran belanja negara pada 2024 sebesar Rp3.304,1 triliun atau tumbuh sebanyak 5% dari outlook APBN 2023. Ini sekaligus menjadi rancangan belanja terakhir yang akan dijalankan oleh pemerintahan Jokowi.
"Anggaran itu terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.086,6 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp1.359,9 triliun, serta transfer ke daerah sebanyak Rp857,6 triliun," papar Jokowi dikutip dari CNBC Indonesia.
Adapun pemanfaatan belanja K/L masih tetap didorong untuk semakin berkualitas sebagai keberlanjutan dari implementasi kebijakan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan, seluruh K/L telah mendapatkan alokasi belanja dalam RAPBN 2024.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menempati posisi pertama sebagai K/L dengan anggaran belanja terbesar, yakni mencapai Rp146,98 triliun. Jumlahnya menurun sekitar Rp7,38 triliun dibandingkan DIPA Kementerian PUPR pada tahun 2023 yang sebesar Rp154,36 triliun.
Jika dirinci, anggaran belanja 2024 tersebut akan digunakan untuk program infrastruktur konektivitas sebesar Rp61,9 triliun, program ketahanan sumber data air Rp41,58 triliun, serta program perumahan dan kawasan permukiman Rp35,37 triliun.
Menyusul Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan menduduki urutan kedua dengan rencana anggaran belanja 2024 mencapai Rp135,44 triliun. Diikuti oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan RAPBN sebesar Rp97,70 triliun.
Merujuk pada rilis dari situs Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan guna menuju Indonesia maju dan sejahtera.
Jokowi menerangkan bahwa upaya transformasi ekonomi akan dijalankan melalui dua strategi utama, yakni strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. Ia menjelaskan, strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.
“Strategi jangka menengah difokuskan pada lima agenda, salah satunya mewujudkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan,”tuturnya.
Kemudian, agenda kedua adalah akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Ketiga, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. Keempat, meningkatkan aktivitas ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam. Terakhir kelima, mendorong pengembangan ekonomi hijau.
Penulis: Nada Naurah
Editor: Iip M Aditiya
