PR Sri Mulyani di Kabinet Merah Putih Prabowo

Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan di bawah pemerintahan Prabowo. Meski demikian, beliau menghadapi tantangan besar dalam periode barunya.

PR Sri Mulyani di Kabinet Merah Putih Prabowo Menteri Keuangan Sri Mulyani Bertemu dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto | @smidarwanti/Instagram

Sri Mulyani Indrawati kembali mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Meski langkah ini disambut baik oleh pelaku pasar dan ekonom, Sri Mulyani menghadapi tantangan besar dalam periode barunya.

Salah satu sorotan utama adalah peran Kementerian Keuangan dalam mendukung agenda-agenda besar pemerintahan Prabowo, mulai dari penguatan penerimaan negara hingga pengelolaan belanja pemerintah yang semakin kompleks.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025/RAPBN 2025

Asumsi dasar ekonomi makro 2025
Asumsi dasar ekonomi makro 2025

Pada tahun anggaran 2025, APBN dirancang dengan mempertimbangkan berbagai tantangan global yang semakin kompleks, termasuk ketidakpastian ekonomi dunia akibat perang dagang, fluktuasi harga minyak, hingga fragmentasi global lainnya. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah menetapkan beberapa asumsi dasar ekonomi makro yang penting untuk diperhatikan.

Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS ditetapkan pada Rp16.000, sedikit lebih kuat dibandingkan perkiraan awal RAPBN yang menetapkan di angka Rp16.100 per dolar AS. Tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun berada di angka 7,0%, sedikit lebih rendah dari perkiraan awal 7,1%.

Selain itu, lifting minyak diperkirakan mencapai 605 ribu barel per hari (bph), lebih tinggi dibanding target sebelumnya 600 ribu bph. Lifting gas dipertahankan di angka 1.005 ribu barel setara minyak per hari, sementara harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok pada US$82 per barel. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan stabil di angka 5,2%, dengan target inflasi ditekan hingga 2,5%.

APBN 2025 juga diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, renovasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan, pemeriksaan kesehatan gratis, serta peningkatan ketahanan pangan.

Selain itu, APBN 2025 diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan ke kisaran 7,0-8,0%, menargetkan kemiskinan ekstrem di angka 0%, dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka di kisaran 4,5-5,0%.

Baca Juga: Simak Daftar Kementerian dengan Alokasi Anggaran Terbesar di RAPBN 2025

Target dan Realisasi Penerimaan Negara

Target dan Realisasi Penerimaan Negara
Target dan realisasi penerimaan negara

Salah satu tantangan terbesar Sri Mulyani adalah mencapai target penerimaan negara yang semakin tinggi. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun 2019 hingga 2024, terdapat fluktuasi yang signifikan antara target dan realisasi penerimaan negara.

Pada tahun 2019, target penerimaan negara adalah Rp2.165,1 triliun, dengan realisasi mencapai Rp1.957,2 triliun. Di tahun 2020, penerimaan dan realisasi turun drastis menjadi Rp1.663,9 dan Rp1.633,6 triliun, lebih rendah dari target yang dipatok Rp2.011,3 triliun akibat dampak pandemi Covid-19.

Namun di tahun-tahun berikutnya, penerimaan negara mulai meningkat. Pada 2021, realisasi mencapai Rp1.743,6 triliun dari target Rp2.011,3 triliun, dan di 2022 realisasi penerimaan negara melonjak hingga Rp2.266,2 triliun.

Tahun 2023 mencatatkan pencapaian yang signifikan dengan target penerimaan sebesar Rp2.637,2 triliun, di mana realisasinya mencapai Rp2.774,3 triliun. Di tahun 2024, target penerimaan negara naik lagi menjadi Rp2.802,3 triliun.

Untuk tahun 2025, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun. Target ini didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun. Meski optimisme tinggi, tantangan besar masih ada, terutama terkait dengan reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan pemanfaatan teknologi melalui sistem Coretax.

Realisasi penerimaan yang sesuai dengan target merupakan prioritas utama pemerintahan Prabowo. Penerimaan perpajakan diharapkan tumbuh signifikan melalui reformasi kebijakan dan optimalisasi pendapatan dari sektor-sektor yang belum tergarap optimal. Namun, Sri Mulyani juga dihadapkan pada tantangan mengurangi ketergantungan pada pajak pertambahan nilai (PPN) dan cukai yang selama ini dinilai memberatkan kelas menengah, kelompok yang memegang peranan penting dalam perekonomian domestik.

Baca Juga: Target Pertumbuhan Ekonomi Naik 8% di Era Prabowo-Gibran, Realita atau Impian?

Penulis: Daffa Shiddiq Al-Fajri
Editor: Editor

Konten Terkait

KFC: 47 Gerai Tutup, 2.000 Lebih Karyawan Kena PHK

Sejak meningkatnya konflik antara Israel dan Palestina akhir tahun 2023, masyarakat dunia, termasuk Indonesia, menggalakkan aksi boikot salah satunya pada KFC.

Menuang Anggaran Subsidi BBM Agar Tidak Meleset

Subsidi energi di Indonesia telah menjadi perhatian utama pemerintah karena alokasi besar yang sering kali meleset dari sasaran di mata masyarakat.

Terima kasih telah membaca sampai di sini

atau

Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.

Hubungkan dengan Google Hubungkan dengan Facebook