Tahun 2023, Kemenhan Jadi Kementerian Penerima Hibah dan PSP Terbanyak

TNI AU telah memperoleh bantuan aset barang rampasan negara berupa tanah dan bangunan pada tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) periode 2020-2024 Fadjar Prasetyo.

“Kami mengapresiasi keputusan KPK menghibahkan aset rampasan korupsi kepada matra TNI AU. Dan ini menjadi bukti kerja sama Kementerian Pertanahan, khususnya TNI AU bersama dengan lembaga antirasuah, dan Kementerian Keuangan sesuai dengan bidang perannya masing-masing. Sehingga TNI AU bisa mendapatkan bantuan aset barang rampasan negara berupa tanah dan bangunan yang berada di dua lokasi, yaitu di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur,” sebut Fadjar dalam testimoninya di Laporan Tahunan KPK 2023.

Angka Kemhan Capai Rp30,9 Miliar

Menurut Laporan Tahunan KPK 2023, Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dalam hal ini adalah TNI AU menerima aset hasil korupsi melalui mekanis Penetapan Status Penggunaan (PSP) senilai Rp30,9 miliar. Jumlah ini menjadi yang terbanyak pada tahun 2023.

Di posisi kedua dalam penerimaan aset hasil korupsi terbanyak, terdapat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan nilai Rp21,4 miliar. Jumlah tersebut diterima melalui mekanis PSP.

Posisi selanjutnya, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan nilai Rp19,09 miliar. Sama halnya seperti Kemenhan dan KKP, jumlah ini diterima melalui mekanis PSP.

Selain Kemenhan, KKP, dan BKN, Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Tapanuli Utara juga menerima aset hasil korupsi pada tahun 2023. Adapun besaran yang diterima senilai Rp16,2 miliar dan Rp6,8 miliar, melalui mekanis hibah.

Komisi Yudisial (KY), Pemerintah Kota Singkawang, dan Kementerian Agama (Kemenag) juga memperoleh masing-masing senilai Rp6,78 miliar, Rp1,7 miliar, dan Rp1,58 miliar. Perolehan tersebut melalui mekanis PSP untuk KY dan Kemenag, sedangkan Pemerintah Kota Singkawang melalui hibah. Adapun aset hasil korupsi yang ditujukan untuk Kemenag tersebut, turut diapresiasi oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) periode 2023-2024 Saiful Rahmat.

“Kembali lagi kami mengapresiasi atas hibah tanah yang dilakukan KPK melalui Penetapan Status Penggunaan (PSP) kepada Kementerian Agama. Sebab Kementerian Agama untuk ketiga kalinya menerima aset rampasan negara, lantaran kebutuhan lahan untuk layanan bidang agama dan pendidikan keagamaan,” dalam testimoninya, di Laporan Tahunan KPK 2023.

Kemudian untuk posisi tiga terakhir dalam penerimaan aset hasil korupsi terbanyak pada tahun 2023, diisi oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui mekanis hibah senilai Rp1,3 miliar, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui mekanis PSP senilai Rp630,6 juta, dan Kementerian ATR/BPN melalui mekanis PSP senilai Rp574,7 juta.

Dalam program tiga juta rumah pada pemerintahan Prabowo Subianto, lahan-lahan sitaan milik koruptor juga akan dimanfaatkan untuk dijadikan perumahan rakyat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

"Caranya gimana, tanah-tanah sitaan koruptor dikembalikan untuk rakyat. Tapi itu diagunkan, jaminan adalah tanahnya. Dan kalau dia TNI/Polri, pegawai ASN, dia punya slip gaji, kita kasih 20-30 tahun, sehingga cicilan tidak mahal," ujarnya, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10), mengutip Liputan6.

Baca Juga: Masa Depan Efektivitas Pemerintahan dan Pengendalian Korupsi di Era Prabowo