Kesejahteraan masyarakat dapat dinilai salah satunya dari tingkat kriminalitas yang terjadi pada suatu negara. Data tingkat kriminalitas akan menjadi acuan dalam merencanakan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan hukum agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat juga berkaitan dengan rasa aman, yang merupakan hak asasi setiap manusia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999.
Publikasi Statistik Kriminal dari Badan Pusat Statistik memberikan gambaran mengenai situasi, kondisi, maupun perkembangan tingkat kriminalitas selama beberapa tahun terakhir. Data tersebut mencakup seluruh peristiwa atau kejadian kriminalitas berdasarkan laporan masyarakat atau aksi kriminalitas yang pelakunya tertangkap oleh kepolisian. Meski begitu, diduga bahwa kejadian kriminalitas yang sesungguhnya masih lebih besar daripada yang dilaporkan karena adanya rasa enggan pada masyarakat untuk melapor.
Penurunan Persentase Korban Kejahatan di 2020-2023
Berdasarkan data BPS, angka kriminalitas selama beberapa tahun terakhir menunjukan adanya penurunan yang dinilai oleh persentase penduduk di Indonesia yang pernah menjadi korban kejahatan dari tahun 2020 hingga 2023. Maksud dari korban kejahatan dalam data ini ialah kondisi di mana keamanan dan kesejahteraan lahir batin penduduk tidak terjamin dari segala bentuk gangguan dan ancaman. Contoh perbuatannya dapat berupa pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, dan lainnya.
Di tahun 2020, persentase korban kejahatan lebih tinggi sekitar 0,8%, dibanding tahun-tahun berikutnya. Penurunan angka dapat dilihat di tahun 2021, persentase pada tahun tersebut menurun menjadi sekitar 0,5% dan stabil pada angka yang sama di tahun 2022. Pada tahun 2023, persentase korban kejahatan kembali mengalami penurunan kembali menjadi sekitar 0,4%.
Maka bila dilihat secara keseluruhan, tren ini menunjukkan penurunan jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan selama periode tersebut.
Hubungan Angka Kemiskinan dengan Kriminalitas
Selaras dengan penurunan angka kriminalitas, hasil data BPS menggambarkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 25,22 juta jiwa di 2024, yang merupakan 9,03% dari total populasi di Indonesia. Terdapat penurunan angka kemiskinan sebesar 0,33% dibandingkan pada tahun sebelumnya.
Kata “kemiskinan” didefinisikan oleh BPS sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini sangat luas dan menunjukkan bahwa kemiskinan adalah permasalahan multidimensional sehingga perlu pendekatan dan penanganan menyeluruh di berbagai sektor.
Apabila dibandingkan kondisi kemiskinan di daerah perkotaan dan perdesaan, secara umum jumlah dan persentase penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi. Namun, bila diperhatikan lebih lanjut, laju penurunan persentase kemiskinan di perdesaan di tahun 2024 lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan di perkotaan.
Di tahun 2024, persentase penduduk miskin di perkotaan menurun sebesar 0,20% dibandingkan 2023, sedangkan persentase penduduk miskin di perdesaan turun 0,43% pada periode yang sama.
Sejalan dengan tren kemiskinan yang semakin rendah, tingkat kejahatan juga semakin menurun. Berbagai studi memberikan hasil bahwa tingkat kemiskinan berkaitan dengan tingkat kejahatan.
Studi dalam Indonesian Journal of Applied Statistics tahun 2020 menyimpulkan bahwa jumlah penduduk dan kemiskinan memiliki kaitan dengan tingkat kriminalitas di Indonesia, sedangkan variabel pendidikan dan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia.
Namun, hasil studi Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana dan Jurnal Riset Ilmu Ekonomi menyatakan bahwa variabel pendidikan, pengangguran, kemiskinan, PDRB perkapita, jumlah polisi, indeks pembangunan manusia, dan kepadatan penduduk berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2017-2021.
Studi yang dilakukan oleh Applied Spatial Analysis and Policy juga mendukung pernyataan tersebut, di mana ketidakseimbangan ekonomi berkaitan dengan distribusi geografi yang berpengaruh signifikan dan berhubungan linear terhadap tingkat kejahatan.
BPS menyatakan bahwa sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, pemerintah mengeluarkan beragam jenis bantuan sosial. Pada aspek pendidikan, ada Program Indonesia Pintar (PIP) untuk membantu pembiayaan pendidikan bagi penduduk miskin dan rentan. Selain itu, adanya jaminan kesehatan bermanfaat terutama bagi penduduk miskin dan rentan yang sering terkendala dengan pembiayaan diharapkan semakin banyak masyarakat yang terlindungi untuk mampu memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya.
“Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita, menurunkan pengangguran, meningkatkan arus investasi, dan meningkatkan pembangunan manusia (termasuk pendidikan dan kesehatan) dapat mengurangi kejahatan di Indonesia,” ungkap Miguel Angel Esquivias Padilla, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis melalui laman Universitas Airlangga.
Baca Juga: Indonesia Masuk 20 Besar Negara dengan Indeks Kriminalitas Tertinggi di Dunia
Penulis: Debora Karyoko
Editor: Editor
