Infrastruktur jalan menjadi salah satu topik yang disorot dalam debat kedua Pilkada Sumut 2024. Acara yang berlangsung Rabu, 6 November 2024 ini dibuka dengan pertanyaan tentang pemerataan pembangunan sistem transportasi.
Ketika memaparkan gagasannya, Edy Rahmayadi, mantan Gubernur Sumatra Utara yang kembali mencalonkan diri, menegaskan pentingnya perbaikan jalan untuk meningkatkan konektivitas antar-kabupaten dan kota.
Edy juga menggarisbawahi pentingnya pemahaman mengenai kewenangan masing-masing pihak dalam pembangunan jalan, di mana jalan kabupaten dan desa berada di bawah pemerintah daerah, sementara jalan provinsi adalah tanggung jawab pemerintah provinsi.
"Jangan nanti berbicara jalan itu sampai ke desa-desa, ternyata statusnya jalan desa, itu pekerjaannya kepala desa, kerjaannya kecamatan, pekerjaannya kabupaten, bukan urusan gubernur, tapi gubernur mengkoordinir untuk tercapainya (pembangunan)," jelas Edy dalam acara debat tersebut, Rabu (6/11).
Porsi Jalan di Sumatra Utara yang Jadi Wewenang Gubernur
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara, panjang total jaringan jalan di Sumatra Utara pada tahun 2023 mencapai 41.004,24 kilometer (km). Dari jumlah tersebut, jalan kabupaten/kota memiliki panjang sekitar 35.379,07 km atau sekitar 86% dari total panjang jalan.
Untuk jalan provinsi sendiri, yang menjadi tanggung jawab gubernur, tercatat sebesar 7,33% dari total, atau sekitar 3.005,65 km. Sisanya merupakan jalan nasional, yakni sepanjang 2.619,52 km.
Kondisi Jalan Provinsi di Era Kepemimpinan Edy Rahmayadi
Jalan di Sumatra Utara diklasifikasikan berdasarkan kemampuan layanan dan tingkat kerusakan yang memengaruhi kecepatan dan keamanan penggunaan jalan. Jalan yang berada dalam kondisi baik memungkinkan kendaraan melaju hingga 60 km per jam tanpa perlu perbaikan dalam dua tahun ke depan.
Jalan dalam kondisi sedang masih dapat dilewati dengan kecepatan 40-60 km per jam dan membutuhkan perawatan dalam satu tahun. Di sisi lain, jalan yang mengalami kerusakan membutuhkan perbaikan pondasi agar dapat dilalui dengan aman.
Data BPS menunjukkan bahwa pada 2023, lebih dari 50% dari total jalan provinsi di Sumatra Utara dinyatakan dalam kondisi baik, 21,81% dalam kondisi sedang, 4,78% mengalami kerusakan ringan, dan 17% tercatat dalam kondisi rusak berat.
Jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, pada awal masa jabatan Edy Rahmayadi sebagai gubernur, jalan dalam kondisi baik hanya mencapai sekitar sepertiga dari total jalan provinsi, sementara sebagian besar masih dalam kondisi sedang. Namun, pada 2023, jalan dengan kondisi baik telah meningkat cukup drastis, mencakup lebih dari setengah total panjang jalan provinsi.
Di sisi lain, proporsi jalan dalam kondisi rusak berat juga menunjukkan peningkatan yang mencolok selama periode yang sama, terutama pada 2021, ketika persentase jalan rusak berat mencapai puncaknya. Meskipun ada perbaikan pada tahun berikutnya, jumlah jalan rusak berat kembali naik di 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meski ada peningkatan jalan yang baik, jalan rusak berat juga terus bertambah.
Dilihat dari penurunan drastis jalan dalam kondisi sedang pada dua tahun terakhir, bersamaan dengan kenaikan signifikan jalan berkondisi baik, tampaknya prioritas perbaikan yang dilaksanakan pemerintah provinsi lebih terfokus pada peningkatan jalan dalam kategori sedang. Sementara ruas jalan yang membutuhkan perbaikan serius belum terjangkau secara optimal.
Sebagai contoh nyata dari persoalan ini, proyek perbaikan jalan provinsi di Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, sepanjang 10,5 km yang direncanakan pada 2023 dengan alokasi anggaran Rp2,7 triliun gagal terealisasi akibat pemutusan kontrak dengan pelaksana proyek.
Penundaan ini berdampak langsung pada masyarakat setempat yang mengandalkan akses jalan tersebut untuk kegiatan sehari-hari. Mereka mengaku sudah berkali-kali melakukan unjuk rasa untuk menagih janji pemerintah.
"Kami aksi soal jalan ini sudah delapan kali. Capek kami dibohongi terus terusan, sampai hari ini proyek perbaikan jalan Rp 2,7 triliun di Air Joman ini tak pernah terealisasi," kata Koordinator lapangan aksi Zulkifli Matondang, mengutip Detik Sumut, Senin (4/11).
Baca juga: Pilkada Sumut 2024 Masuk Masa Debat, Siapa Calon Gubernur yang Paling Disukai?
