Anggaran belanja perlindungan sosial (perlinsos) atau bantuan sosial (bansos) tengah ramai dibicarakan akhir-akhir ini lantaran jumlahnya berpotensi membengkak hingga nyaris sentuh Rp 500T.
Pasalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran bansos yang mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT), bansos pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), senilai Rp 496,8 triliun pada APBN 2024.
Data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan bahwa anggaran belanja bansos nasional sempat mengalami penaikan masif pada 2020 mencapai 61,5%. Pasalnya, hal ini didorong oleh program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menangani dampak dari pandemi Covid-19.
Kemudian turun pada tahun-tahun setelahnya dan kembali membengkak pada 2024, naik sebesar Rp20,5 T dari tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alasan naiknya anggaran belanja bansos 2024 merupakan salah satu bentuk upaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan rakyat, terutama kelompok miskin dan rentan.
"(Bansos) mendorong permintaan domestik, antara lain melalui penebalan bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) El Nino dan bantuan pangan,” ujarnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (31/1).
Adapun program prioritas bansos yang akan dicairkan pemerintah pada tahun 2024 ini antara lain adalah.
Mekanisme penyaluran bansos sendiri akan dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Penulis: Anissa Kinaya Maharani
Editor: Iip M Aditiya
