Kementerian Sosial Indonesia bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) telah mengusulkan sepuluh tokoh untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2025. Di antara nama-nama tersebut, Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, kembali muncul sebagai calon, dan usulannya menuai kontroversi.
Penolakan tajam dari kalangan aktivis dan masyarakat sipil mengemuka, mengingat sejarah kelam pemerintahan Orde Baru yang penuh dengan pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi. Dengan latar belakang tersebut, proses pengusulan gelar pahlawan nasional ini kembali memicu perdebatan di Indonesia.
Baca Juga: Mengenal Kembali 47 Tokoh yang Mendapat Gelar Pahlawan Nasional di Era Jokowi
10 Tokoh Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional
Pada tahun 2025, pengusulan calon Pahlawan Nasional kembali menjadi sorotan, dengan Kementerian Sosial Indonesia bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) mengajukan sepuluh nama tokoh. Sebanyak empat nama di antaranya merupakan usulan baru, sementara enam lainnya adalah pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.
“Untuk tahun 2025 sampai dengan saat ini, memang sudah ada proposal yang masuk ke kami, itu ada sepuluh. Empat pengusulan baru, dan enam adalah pengusulan kembali di tahun-tahun sebelumnya,” kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih lewat keterangan tertulisnya, Selasa (18/3).
Beberapa tokoh yang kembali diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional di tahun 2025 antara lain K.H. Abdurrahman Wahid dari Jawa Timur, Jenderal Soeharto dari Jawa Tengah, K.H. Bisri Sansuri dari Jawa Timur, Idrus bin Salim Al-Jufri dari Sulawesi Tengah, Teuku Abdul Hamid Azwar dari Aceh, serta K.H. Abbas Abdul Jamil dari Jawa Barat. Selain mereka, ada juga empat nama baru yang diajukan tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita dari Bali, Deman Tende dari Sulawesi Barat, Prof. Dr. Midian Sirait dari Sumatra Utara, dan K.H. Yusuf Hasim dari Jawa Timur.
Sebagai bagian dari proses yang sudah berjenjang, usulan ini juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, budayawan, perwakilan BRIN, TNI, serta Perpustakaan Nasional. Proses pengusulan dimulai dari tingkat daerah hingga sampai ke pemerintah pusat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan pentingnya semangat kebersamaan dalam proses ini, yang turut melibatkan berbagai elemen bangsa. Proses pengusulan ini dijamin akan berlangsung transparan dan melibatkan verifikasi serta rekomendasi yang hati-hati, dengan tujuan memastikan bahwa tokoh yang diusulkan memiliki kontribusi besar bagi bangsa Indonesia.
“Nah, semangatnya Presiden sekarang ini kan semangat kerukunan, semangat kebersamaan, semangat merangkul, semangat persatuan. Mikul duwur mendem jero,” kata Gus Ipul di Ruang Rapat Menteri, Selasa (18/3).
Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Tuai Kontra
Usulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional kembali menjadi kontroversi dan menimbulkan perdebatan. Sejak pertama kali diusulkan pada 2010 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, nama Soeharto telah menarik perhatian publik dan menuai kritik tajam, khususnya terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme selama pemerintahannya.
Beberapa elemen masyarakat sipil, terutama para aktivis 1998, kembali menyoroti dosa-dosa masa lalu Soeharto, yang dianggap tidak sesuai dengan kriteria Pahlawan Nasional. Mereka menilai bahwa selama 32 tahun masa pemerintahan Soeharto, berbagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia terjadi, serta praktik KKN yang merajalela. Dalam pandangan mereka, Soeharto tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar tersebut, yang seharusnya diberikan hanya kepada mereka yang benar-benar memberikan teladan dan berkontribusi positif bagi bangsa.
Pada tahun 2025, meski sudah ada kesepakatan untuk mengusulkan Soeharto bersama dengan 9 tokoh lainnya, koalisi Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas), yang terdiri dari keluarga korban pelanggaran HAM berat dan organisasi masyarakat sipil, tetap menentang keras rencana tersebut. Bahkan, mereka mengirimkan surat resmi penolakan kepada Kementerian Sosial dan TP2GP.
Tokoh Bergelar Pahlawan Nasional Selama 1 Dekade Terakhir
Sejak 2014, sudah banyak nama tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, jumlah penerima gelar ini bervariasi, dengan angka tertinggi tercatat pada tahun 2019 dengan enam tokoh yang dianugerahi gelar tersebut. Data penerima gelar Pahlawan Nasional dari tahun 2014 hingga 2025 menunjukkan adanya kontinuitas dan keberagaman dalam pemilihan tokoh, meski juga dibarengi dengan kontroversi.
Sejumlah tokoh besar yang telah dianugerahi gelar ini antara lain seperti Frans Seda, Sultan Muhammad Salahuddin, dan Marsekal Rd. Soerjadi Soerjadarma. Nama-nama ini dianggap sebagai simbol keteladanan dan keberanian dalam memperjuangkan kemerdekaan dan pembangunan Indonesia.
Namun, proses ini tak lepas dari tantangan, khususnya terkait dengan beberapa nama yang dianggap kontroversial, seperti usulan Soeharto pada 2025. Tanggapan negatif dari berbagai kalangan menambah ketegangan dalam proses pengusulan tahun ini.
Baca Juga: 7 Presiden Paling Korup di Dunia
Penulis: Daffa Shiddiq Al-Fajri
Editor: Editor
