Keberadaan lahan kritis di Indonesia pada 2020 telah mencapai 14 juta hektare atau sekitar 7% dari total luas Indonesia. Dari angka tersebut, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan area lahan kritis terluas, yakni mencapai lebih dari 1 juta hektare.
Meminjam definisi dari Keputusan Menteri Kehutanan (Kemenhut) 52/Kpts-II/2001, lahan kritis atau lahan terdegradasi merupakan lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.
Badan Pusat Statistik menambahkan definisi lahan kritis sebagai lahan yang telah sangat rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro, dan retensi karbon.
BPS juga mengklasifikasikan kondisi lahan berdasarkan kondisi vegetasinya menjadi lima kategori, yakni sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis, dan kondisi normal. Provinsi dengan area lahan kritis terbanyak dapat dilihat pada statistik berikut.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2023, area lahan kritis di Sumatera Utara mencapai 18% dari total lahan provinsi. Di Kalimantan Barat, area lahan kritis sebesar 6% dari keseluruhan luas lahan. Sementara itu, persentase area lahan kritis di Jawa Barat mencapai 24%.
Persentase lahan kritis di Jawa Barat terbilang cukup tinggi. Apalagi, kategori lahan sangat kritis lebih mendominasi daripada lahan kritis. Meski demikian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Prima Mayaningtyas mengtakan, sekitar 78 persen lahan kritis berada di luar kawasan hutan.
“Sekitar 78 persen di luar kawasan hutan, inilah yang memerlukan perhatian dari seluruh masyarakat. Kalau di dalam hutan insyaallah ada Kementerian Lingkungan Hidup bisa ikut menjaga kondisi tersebut. Namun di luar tersebut seluruh masyarakat harus bergerak (mengurangi kerusakan) ke sana,” ujar Prima, dikutip dari Republika, Kamis (21/9/2023).
Sementara itu, sekitar 200 ribu hektare atau 21% lahan kritis berada di dalam kawasan hutan yang terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.
Diketahui, mayoritas persebaran lahan kritis di Jawa Barat berada di wilayah selatan, yakni Sukabumi, Cianjur, Bogor, dan Garut. Wakil Gubernur Jabar 2023, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, lahan kritis yang tersebar di seluruh Jabar, umumnya terjadi akibat alih fungsi lahan.
Salah satu faktor keberadaan lahan kritis di Indonesia ialah proyek Food Estate nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan hasil panen di lahan pertanian yang ada serta pengembangan lahan pertanian baru pagar roduksi pertanian dan ketahanan pangan Indonesia terus meningkat.
Sesuai Arahan Presiden Joko Widodo, lokasi awal pengembangan Food Estate diarahkan di lima lokasi, yakni di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Di Provinsi Sumatera Utara, pemerintah mencanangkan food estate sekitar 61.042 Ha.
Melalui Peraturan Menteri LHK No 24/2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate, pemerintah merancang strategi penyediaan lahan untuk proyek Food Estate, salah satunya dengan strategi Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP).
Alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, pertanian, permukiman dan pembangunan infrastruktur berdampak pada hilangnya habitat (habitat loss), rusaknya habitat (fragmentasi) hingga penurunan kualitas habitat (degradasi habitat). Ketiga dampak tersebut dapat mengancam kelestarian keanekaragaman hayati. Selain itu perubahan kawasan hutan menyebabkan perubahan kawasan tangkapan hujan (rain catchment).
Oleh karena itu, realisasi food estate perlu mempertimbangkan optimalisasi penggunaan terhadap lahan kritis dan lahan tergradasi. Lahan-lahan tersebut berupa lahan bekas pertambangan liar dan terlantar, eks hak guna usaha, serta eks perkebunan ilegal.
Penulis: Aslamatur Rizqiyah
Editor: Iip M Aditiya
