Sebuah rilis dikeluarkan oleh Kompas bertajuk Survei Kepemimpinan Nasional mengungkap beberapa data mengenai kepercayaan publik mengenai lembaga penegak hukum di Indonesia pada Juni 2024.
Dalam data tersebut, terlihat kepuasan terhadap kinerja pemerintah pada bidang penegakan hukum menunjukkan tren penurunan. Pada Juni 2024, terlihat angkanya di 57,4%, turun dibanding Desember 2023 yang pernah mencapai 58,3%.
Sejak tahun lalu, angka kepuasan publik di bidang hukum tertinggi ada pada Agustus 2023. Pada bulan tersebut, persentasenya berada di angka 61,9%. Pada bidang lainnya, kepuasan publik di bidang ekonomi ada di 65,1%, sementara bidang politik, keamanan, dan kesejahteraan sosial di atas 80%.
Secara rinci, kepuasan publik di bidang hukum tertinggi ada di aspek kinerja penjaminan perlakuan perlakuan yang sama oleh aparat hukum kepada semua warga. Pada aspek kinerja tersebut, penegak hukum Indonesia peroleh kepercayaan sebesar 59,1%, naik 3,8% dibanding Desember 2023.
Menurut Kompas, hal ini dipicu oleh berbagai pengusutan kepada kasus mantan Menteri Pertahanan (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo di ranah hukum. Hal ini diyakini meningkatkan kepercayaan publik
Sementara itu, kepuasan paling rendah ada di aspek pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum sebesar 3,6%. Kepercayaan inilah yang diharapkan menjadi perbaikan melalui berbagai hal dari institusi penegak hukum tanah air.
Aspek kinerja yang mengalami penurunan adalah pemberantasan kasus hukum seperti perampokan, pembunuhan, narkoba, serta perjudian. Berbagai kasus di Indonesia seperti kasus di Pati, Jawa Tengah, serta maraknya judi online akhir-akhir ini.
"Hal ini menunjukkan bahwa aspek penegakan hukum ini menjadi sektor kinerja yang sangat sulit untuk diperbaiki oleh pemerintahan sekarang," tulis Kompas dalam rilisnya.
Baca Juga: Bagaimana Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Polisi?
TNI teratas, KPK di bawah 60%
Terdapat pula persentase citra penegakan hukum di Indonesia berdasarkan lembaga negaranya. Dalam data tersebut, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi jawara dengan citra terbaik. Dari seluruh responden yang ada, hanya 2,9% yang menyatakan bahwa citra TNI ternilai buruk.
Sebaliknya, sebanyak 33,4% responden menyatakan bahwa citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buruk. Ini menyebabkan KPK menjadi lembaga negara penegak hukum dengan citra positif paling rendah.
Meski begitu, citra KPK terpantau meningkat dibanding periode sebelumnya. Pada Desember 2023, citranya ada di angka 47,5%. Itu berarti, terdapat kenaikan sebesar 8,6%.
Kenaikan paling impresif ada pada Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebenarnya, citra DPD sempat turun menjadi 50,5% pada Agustus 2023. Angka tersebut terus naik hingga 57,2% pada Desember 2023, dan melesat menjadi 68,2% pada Juni 2024. Capaian ini diapresiasi langsung oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi.
"Ke depannya kami akan terus menjaga tugas dan fungsi serta memegang teguh amanat rakyat, terutama stakeholder di daerah. Hal ini harus terus dilanjutkan dan dijaga baik," kata Rahman dalam DPD.
Adapun survei ini melibatkan setidaknya 1.200 responden yang diwawancara pada tanggal 27 Mei hingga 2 Juni 2024. Kompas memberi klaim bahwa hasil ini memiliki tingkat kepercayaan hingga 95%.
Salah satu anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai bahwa adanya TNI dan Polri di jajaran atas lembaga negara dengan citra terbaik disebabkan karena kedua institusi tersebut selalu menyesuaikan diri dengan instruksi kebijakan dari Presiden Joko Widodo.
"Ya kita harapkan kedua lembaga itu mempertahankan ya, persepsi publik dengan kinerja-kinerja yang baik tentu itu kan buah dari kerja selama ini," sebut Achmad dalam DW.
Baca Juga: Indeks Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Masuk Kategori Jaminan Pekerjaan Layak yang Terbatas
Penulis: Pierre Rainer
Editor: Editor
