Masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang telah memiliki hak suara untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024, tengah berada di puncak pesta demokrasi.
Sembari berjalannya proses pencoblosan dan penghitungan suara di seluruh daerah di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sejumlah lembaga survei turut melakukan penghitungan cepat atau quick count untuk mengetahui perolehan suara sementara, tak terkecuali penghitungan cepat pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Menurut data hasil quick count Pileg 2024 yang dilakukan KPU pada Kamis (15/2) mencakup 14,739 dari keseluruhan 823,236 tempat pemungutan suara (TPS) atau sebesar 1,79%, memaparkan bahwa hanya terdapat beberapa partai politik (Parpol) yang berhasil melewati ambang batas Parlemen atau threshold sebesar 4%.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memperoleh suara terbanyak sebesar 17,85%. Di posisi selanjutnya, menurut penghitungan sementara KPU, Partai Golkar mendapatkan 12,95% suara. Kemudian disusul oleh Partai Gerindra di posisi ketiga dengan perolehan 11,94% suara.
Lebih lanjut, berdasarkan hasil quick count yang dilakukan Poltracking per Kamis (15/2) mencangkup suara masuk sebesar 71,73%, raihan suara sementara untuk Pileg 2024 juga dipimpin oleh PDI-P dengan perolehan 17,36%.
Adapun Partai Golkar mengekor pada urutan kedua dengan raihan suara 15,49% dan Gerindra di urutan ketiga dengan raihan 13,15% suara.
Hasil perolehan quick count sementara Pileg 2024 yang dilakukan KPU dan Poltracking tersebut tidak jauh berbeda dari hasil survei elektabilitas Parpol yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei beberapa waktu lalu.
Seperti hasil survei elektabilitas Parpol yang juga dilakukan oleh Poltracking, di mana Partai Gerindra unggul di posisi teratas. Kemudian disusul oleh PDI-P dan Partai Golkar.
Perlu diketahui bahwa hasil quick count ini bukan hasil resmi Pemilu 2024. Hasil resmi Pemilu 2024 sendiri akan diketahui melalui hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU dari 15 Februari hingga 20 Maret 2024.
Penetapan hasil Pemilu dilakukan paling lambat 3 hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Penulis: Anissa Kinaya Maharani
Editor: Iip M Aditiya