Indonesia kembali memperoleh skor 34 di IPK 2023 yang dirilis Transparency International (TI). TI masih soroti soal kemunduran demokrasi dan pelemahan KPK.
Angka Kejaksaan naik, lembaga legislatif berada di urutan bawah.
Terdapat 303 kasus korupsi dengan modus penyalahgunaan anggaran.
Di 2023 KPK catat ada 128 kasus perkara tindak pidana korupsi hingga November.
ICW mencatat bahwa pada 2022 total potensi kerugian keuangan negara akibat korupsi mencapai Rp42.747 triliun.
Gaji ketua KPK sekaligus tersangka kasus pemerasan, Firli Bahuri, nyaris mencapai Rp100 juta per bulan
Tersangka kasus pemerasan sekaligus ketua KPK, Firli Bahuri merupakan ketua KPK paling kaya sepanjang masa, dengan total kekayaan mencapai Rp22,9 miliar
ketua KPK Firli Bahuri baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo
Penilaian pemberantasan korupsi suatu negara bisa dilihat melalui IPAK negaranya
TNI menjadi lembaga negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi, yakni sebesar 81,4%
Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga, khusunya ke KPK belum pulih sejak 2020 hingga saat ini, pada Juni 2023 persentasenya hanya mencapai 75,7 persen
Lembaga Indikator Politik Indonesia melakukan survei tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 9 lembaga negara
Indonesia sendiri mengalami penurunan sebesar 10,53 persen
Daftar tingkat kepercayaan terhadap lembaga publik pada 2023
Mayoritas masyarakat Indonesia saat ini menilai bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia cukup baik
Korupsi kembali menjadi diksi hangat akhir-akhir ini. Tercatat, ada beberapa titik rawan korupsi serta kerentanan integritas anti korupsi pada beberapa lembaga.
BUMN/BUMD menjadi lembaga dengan tingkat pelaporan wajib LHKPN tertinggi yakni sebesar 99.30%
Seakan bukan hal baru, kasus korupsi kian marak terjadi di Indonesia . Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada sebanyak 1.261 kasus korupsi yang terjadi
Riset SMRC Deni Irvani menilai masyarakat memiliki persentasi cukup percaya kepada pengadilan dibandingkan dengan instansi lainnya.
Menurut LHKPN KPK, sekitar 70 persen penyelenggara negara di Indonesia mengalami peningkatan harta kekayaan dalam kurun waktu pandemi Covid-19 setahun terakhir.
Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.
Hubungkan dengan Google Hubungkan dengan Facebook